KUNJUNGAN GRIFFITH UNIVERSITY AUSTRALIA KE STKS BANDUNG PDF Cetak
Ditulis oleh F. Rizki | Layout: Micho Siagian   
Sabtu, 22 Juni 2013 08:01

Setelah pada Kamis 13 Juni 2013, Kementerian Sosial RI melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Griffith University Australia dan setelah pada Senin 17 Juni 2013, tim Griffith University Australia mengunjungi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkesos), kini Rabu,19 Juni 2013, giliran tim Griffith University Australia mengunjungi Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas tentang tindak lanjut dari MoU yang telah dilaksanakan dan ditandatangani beberapa waktu lalu oleh Kepala Badiklitkesos Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si dengan Profesor Ian O’Connor sebagai Rektor dan Presiden University Griffith.

--(Dok. Humas-STKS)--

Pada pertemuan yang dilaksanakan ini terdapat beberapa hal menurut Kementerian Sosial perlunya penandatangan MoU dengan perguruan tinggi luar negeri khususnya Australia, antara lain: (1) Bahwa pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia harus dilakukan secara sistematis, komprehensif dan profesional berdasarkan pada basis ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai dan etika pekerjaan sosial, (2) Pada saat ini Kementerian Sosial tengah merintis tersusunnya RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, tentunya melalui kerjasama dengan Griffith University dapat melakukan pertukaran informasi tentang Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial di Australia, (3) Bahwa Griffith University sebagai Flinders University sudah lama menjadi tujuan belajar mahasiswa Indonesia di Australia, sehingga kerjasama dalam pengembangan SDM perlu terus ditingkatkan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penandatangan MoU ini adalah secara bersama-sama ingin memperkuat, memfasilitasi, mempromosikan dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi di bidang pengembangan SDM kesejahteraan sosial.

Kerjasama dimaksud dalam MoU ini adalah: (1) Memfasilitasi program pendidikan dan pelatihan, (2) Menyediakan program penelitian, (3) Pertukaran informasi dan berbagai pengalaman pada program dan aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak tentang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, (4) Bidang-bidang kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pengembangan SDM atas kesepakatan bersama oleh kedua pihak.

Saat ini pihak Kementerian Sosial dan Griffith University bersama-sama menetapkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya: (1) Pengembangan program dan kegiatan yang erat kaitannya dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, (2) Pihak Griffith University akan membantu mensukseskan program Pandu Gempita. Bantuan kerjasama dimaksud bias berupa pelatihan para pekerja sosial yang akan ditempatkan dilokasi one stop services yang diberikan oleh Griffith University, atau bias berupa rekomendasi kebijakan yang harus diberlakukan agar program ini berjalan secara efektif seperti di Australia, dll.

Hadir dalam kunjungan dan pertemuan tersebut Sekretaris Badiklitkesos, Ketua STKS Bandung, Kepala Bagian OHH Sekretariat Badiklitkesos, perwakilan Direktorat Anak Kementerian Sosial, Pejabat Struktural STKS Bandung dan tim delegasi dari Griffith University Australia.

Melalui MoU yang diselenggarakan ini diharapkan yang telah menjadi kesepakatan dapat segera diimplementasikan.***(humas-stks/humas-badiklit).

 
STKS BANDUNG SELENGGARAKAN KONFERENSI NASIONAL PEKERJAAN SOSIAL 2013 PDF Cetak
Ditulis oleh F. Rizki | Layout: Micho Siagian   
Jumat, 14 Juni 2013 06:24

--(Dok. Humas-STKS)--

Hari Selasa, 12 Juni 2013, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Kabadiklitkessos) Kementerian Sosial RI Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si secara resmi membuka Konferensi Nasional Pekerjaan Sosial. Konferensi ini dilaksanakan di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan Bandung dan kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 12-13 Juni 2013.

Konferensi ini mengambil tema “Urgensi Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial”. Tema ini secara khusus menyoroti Undang-Undang (UU) Praktik Pekerjaan Sosial yang mana sangat dinantikan keberadaannya untuk menjamin kepastian hukum bagi yang menggeluti profesi Pekerjaan Sosial. Ketiadaan UU menjadi alasan yang sangat kuat dan penting untuk mendukung kelahirannya agar profesi Pekerjaan Sosial memiliki kedudukan yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya. Konferensi ini merupakan momen yang sangat penting dilihat dari beberapa hal: (1) saat ini UU yang mengatur tentang praktik Pekerjaan Sosial belum ada, sementara praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, setidaknya sudah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yakni sejak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, (2) sudah ada UU yang menuntut profesi Pekerjaan Sosial untuk melaksanakan praktik, seperti (a) UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan pendampingan Pekerja Sosial bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, (b) UU tentang Sisdiknas atau peraturan turunannya yang mengharapkan adanya praktik Pekerjaan Sosial di sekolah, (c) UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (d) UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. (3) Konferensi ini merupakan langkah penting bagi upaya mempertegas eksistensi profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia dilihat dari sudut pandang Filosophis, Akademis, Sosiolagis-empiris, maupun Yuridis.

Dalam sambutannya Kabadiklitkessos menyampaikan bahwa esensi mendasar dari kemasan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui berbagai pelayanan adalah pemerataan kesejahteraan hidup seluruh komponen bangsa dengan standar hak asasi manusia. Dengan basis hak asasi, maka kualitas pelayanan sudah menjadi tuntutan yang sangat penting dan sebagai keharusan yang tidak dapat dipungkiri. Pada kesempatan yang sama Kabadiklitkesos juga menyampaikan keynote speech berkaitan dengan urgensi UU Praktik Pekerjaan Sosial: (1) Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 36.000 Pekerja Sosial professional lulusan dari 37 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan sosial yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik Nasional maupun Internasional, Pemerintah dan Lembaga pelayanan Kesejahteraan Sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan praktik Pekerjaan Sosial agar penerima layanan memperoleh hak layanan sebaik-baiknya. Dengan demikian ada kejelasan hak, kewajiban dan sanksi baik pekerjaan sosial, penerima layanan dan lembaga layanan. (2) Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup besar. Situasi ini menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten untuk meningkatkan keberdayaan dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang pada implementasinya tentu memerlukan standar praktik sebagai payung hukum. (3) Kebutuhan terhadap standar registrasi, akreditasi dan sertifikasi. (4) Banyaknya Pekerja Sosial Asing (dari luar Indonesia) yang melakukan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia juga berdampak pada perlunya menetapkan peraturan UU praktik Pekerjaan Sosial.

--(Dok. Humas-STKS)--

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat RI, para Pejabat eselon satu dan dua Kementerian Sosial RI, para pengurus Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Organisasi profesi Pekerjaan Sosial, Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, para Pekerja Sosial serta penggiat praktik Pekerjaan Sosial, para aktivis Lembaga Kesejahteraan Sosial /Lembaga Sosial Masyarakat Nasional dan para pendidik Program Studi Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial.

Melalui konferensi ini diharapkan menjadi tonggak penting untuk memajukan Pekerja Sosial yang sensitif terhadap situasi sosial dan bisa membuka jalan bagi penguatan eksistensi Pekerjaan Sosial dan Pekerja Sosial Indonesia.***(Humas-stks)

 
PENANDATANGANAN MoU STKS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG PDF Cetak
Ditulis oleh F. Rizki | Layout: Micho Siagian   
Rabu, 15 Mei 2013 16:29

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, tandatangani naskah perjanjian kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah melalui Program Pendidikan Diploma-IV Pekerjaan Sosial pada STKS Bandung, dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tamiang melalui jalur Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerjasama untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Ruang Ketua STKS Bandung oleh Bupati Aceh Tamiang H. Hamdan Sati, ST dan Ketua STKS Bandung Dr. Kanya Eka Santi, MSW pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013. Hadir pada kesempatan ini Basyaruddin, SH (Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Tamiang) dan para Pejabat Struktural dilingkungan STKS Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas STKS Bandung. Semoga dengan ditandatanganinya naskah kerjasama ini akan semakin meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.***(Humas STKS/Dok. Humas).

 
« MulaiSebelumnya12345678910BerikutnyaAkhir »